Mengapa Perkebunan PT Sari Lembah Subur Selalu Menjadi Sorotan dan Bahan Demo Warga?

PELALAWAN,RIAU – Aksi demonstrasi yang melibatkan masyarakat petani, termasuk pemilik KKPA dari dua kecamatan di Kabupaten Pelalawan, Riau, telah menjadi sorotan publik. Perkebunan PT Sari Lembah Subur, yang merupakan anak dari perusahaan PT Astra Agro Lestari (Tbk), terus menjadi pusat perhatian dan kontroversi.

Tidak lama berselang, aksi demo di Kecamatan Kerumutan Pabrik satu dan pertemuan dengan Bupati Pelalawan telah digelar beberapa minggu lalu. Sejumlah permasalahan terkait perusahaan ini terus muncul ke permukaan, termasuk tudingan bahwa perusahaan dikawal oleh oknum aparat Baju biru dan baju loreng yang sering kali dianggap menakut-nakuti warga.

Menurut seorang ahli waris berinisial RN yang biasa disebut sebagai Anak Keponakan Batin Mudo Genduang, pada hari Minggu lalu, oknum Brimob dan Baju loreng terlihat di wilayah tersebut, menimbulkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat. “Kami merasa diperlakukan tidak adil dan cenderung berpihak pada PT Sari Lembah Subur.

Kami hanya menuntut hak kami sebagai ahli waris yang sah atas lahan di Areal Pabrik dua PKS Dua, yang berada di luar HGU perusahaan,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa lahan tersebut tidak pernah dijual atau diganti rugi, dan jika memang ada bukti, perusahaan seharusnya dapat menunjukkannya. “Kami tidak ingin diperlakukan seperti perampok, dan kami tidak akan tunduk pada intimidasi,” tegasnya, Akhirnya perusahaan panen pada hari Rabu 28 Agustus 2024 sempat buah mau di angkut, Namun akhirnya di hentikan oleh Ahli waris swhingga di turunkan kembali ssebelum ada ketentuan Ahliwaria tetap menahan buah yang di pamen oleh perusahaan.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan kehadiran oknum TNI di perkebunan sawit tersebut. “Setahu kami, TNI seharusnya bertugas untuk pertahanan negara, bukan untuk menjaga kebun sawit milik perusahaan yang bermasalah,” ujarnya.

Saat dihubungi melalui WhatsApp, humas PT Sari Lembah Subur belum memberikan tanggapan hingga berita ini diturunkan, meskipun pesan telah terbaca.

Anak Keponakan Batin Mudo berharap agar Kementerian Pertanahan, Kementerian Agraria, dan Kementerian Perizinan turun langsung ke lokasi untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Mereka juga berharap Presiden terpilih dapat memperhatikan nasib masyarakat di wilayah yang terkena dampak.

Ia juga mengkritik perusahaan yang dianggap melakukan pilih kasih dalam penggantian lahan. “Ada sebagian masyarakat yang menerima tukar guling, tapi lahan kami sendiri tidak mendapat perlakuan yang sama,” keluhnya.

Seharusnya, dengan keberadaan perusahaan ini, masyarakat sudah sejahtera, namun kenyataannya justru sebaliknya. “Perusahaan asing ini bahkan telah merampas tanah perkampungan kami, termasuk lahan pemakaman orang tua kami, yang kini dijadikan kebun sawit,” tambahnya.

Sementara itu, seorang warga lain, RN (48), yang saat ini masih beraktivitas di lahan yang telah lama diduduki oleh Anak Keponakan Batin Mudo Genduang, menyatakan bahwa lahan di luar HGU pun telah dipanen oleh perusahaan. “Ini kenyataan di lapangan, dan siapa pun yang tidak mengetahui kebenarannya mungkin akan menganggap apa yang kami sampaikan ini sebagai hoaks,” tutupnya.***

Editor Aprianto